[SMP] SOAL INDIKATOR PPKN MID SEMESTER I (2012) KELAS IX

Udah sekian lama….
baru nyadar kalau punya blog

Bingung mau nulis apa (?)

mungkin, share tugas lama aja.
Tau-tau ada yang butuh

SOAL INDIKATOR MID SEMESTER I 2012

UNTUK KELAS IX SMP

1.      Pengertian Manusia Sebagai Makhluk Sosial :

·        Menurut Aristoteles :

Manusia adalah zoon politicon yaitu manusia tak bisa hidup sendirian atau membutuhkan orang lain.

·        Menurut Dr. Johannes :

Makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri.

·        Menurut Liturgis :

Makhluk sosial merupakan makhluk yang saling berhubungan satu sama lain serta tidak dapat melepaskan diri dari hidup bersama.

·        Menurut Deliarnov :

Makhluk sosial adalah makhluk yang mustahil dapat hidup sendiri serta membutuhkan sesamanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

·        Menurut Nana Supriatna :

Makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial (social needs).

·        Arti Umum

Manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bermasyarakat dengan berinteraksi sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.      Istilah Negara

     Bahasa Inggris   : State

     Bahasa Jerman  : Staat

     Bahasa Belanda : Staat

     Bahasa Prancis   : etat

     Bahasa Latin       : Statum

3.      Definisi Negara

·        Umum

Organisasi tertinggi antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

·        Ahli

ü  Aristoteles

Negara adalah  persekutuan dari keluarga dan desa.

ü  Prof. Dr. J.H.A Logeman

Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaan itu.

ü  Rogert Soltan

Negara adalah alat atau wewenag yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

ü  Prof. R. Djoku Soetono, SH.

Negara adalah organisasi atau kumpulan manusia yang  berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

ü  Gunadi Soekarno Diponolo

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdualat dengan tata pemerintahan dan tata tertib yang diperlakukan bagi penduduk daerah.

ü  AG. Pringgodigdo SH.

Negara adalah suatu organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu “Naturn” (bangsa).

ü  George Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

ü  George Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan (norma) yang muncul sebagai sentesis dari kemerdekaan individual  dan kemerdekaan universal.

ü  Mr. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri

ü  Merian Budiarjo

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganya ketaatan pada perundang-undangan melalui penguasaan control dari kekuasaan yang sah.

ü  Marcus Tullis Cierro

Statum (negara) diartikan sebagai kedudukan yang berkaitan dengan kedududkan persekutuan orang.

ü  Prof. Mr. LJ. Van Apeldom

Dalam bukuny ayang berjudul “Inleiding tot de Studie van Het Nederlandche Recht” Negara diartikan penguasa, yaitu untuk menyatakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi ata persetujuan rakyat yang bertempat tinngal dalam suatu daerah.

4.      Sifat-sifat Negara

a.      Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban masyarakat terjamin dan kekacauan tercegah.

b.      Monopoli

Negara memiliki kekuasaan dalam semua bidang kehidupan dalam menetapakan tujuan bersama dalam negara.

c.       Menyeluruh

Semua peratura perundang-undangan yang di buat oleh negara berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali .

d.      Permanen

Negara haru stetap berdiri untuk menjamin kelangsungan dan keutuhan bangsa serta tananh airnya dengan mengerahkan segala kekuatan baik mental maupun fisik.

e.      Demokratis

Untuk menciptakan negara dengan peradaban yang kuat dan pemerintahan yang beribawa, harus mampu menetapkan pemerintahan yang demokartis dengan mengikutsertakan rakyatnya dalam menentukan kevijakan publik.

5.      Terbentuknya Negara

A.     Secara Primer

Diawali dengan tumbuhhya kesadaran manusia bahwa sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa tak bisa hidup  tanpa bantuan orang lain. Untuk itu manusia membentuk kelompok yang berawal dari :

KELUARGA               SUKU

                    Kepala Suku                      Primus Interpares

                                                                (* Orang yang pertama

                                                                    yang setara.

              SUKU                 KELOMPOK BESAR                NEGARA

                                        Dipimpin oleh Raja                  Kekuasaan Rakyat

                                                                                Dijalankan oleh Penguasa

B.      Secara Skunder

Terbentuknya suatu negara apabila telah memperoleh pengakuan dari negara lain yang merupakan unsur penting bagi berdirnya sebuah negara.

6.      Dua Sudut Pandang Asal Terbentuknya Negara

Ø  Berdasarkan kenyataan :

o   Pendudukan

Suatu daerah belum ada yang menguasai dan kemudian diduduki oleh suatu bangsa (kelompok manusia). Contoh : Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

o   Pelepasan

Suatu daerah yang semula menjadi wilayah atau termasuk daerah negara tertentu, kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaan. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda tahun 1839 dan Timor Leste dari Indonesia dsb.

o   Peleburan

Peleburan beberapa negara menjadi satu negara baru. Contoh : Pembentukan Kerajaan Jerman tahun 1871.

o   Pemecahan

Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian diatas bekas wilayah negara tersebut, timbul negara-negara baru. Contoh : Colombia pecah tahun 1832 menjadi Venuzuela dan Colombia itu sendiri.

Ø  Berdasarkan Teori :

o   Teori Ketuhanan

Kepercayaan bahwa sebuah negara terjadi atas kehendak Tuhan.

o   Teori Perjanjian Masyarakat

Negara yang terbentuk dari perjanjian antara individu-individu yang membentuk masyarakat yang membuat perjanjian (contract social) yang  akhirnya membentuk negara.

o   Teori Kekuasaan

Terbentuknya negara karena adanya penguasa yang memiliki kekuasaan yang kuat.

o   Teori Hukum Alam

Karena kebutuhan manusia yang banyak dan bermacam-macam, maka manusia membutuhkan orang lain, yang akhirnya membentuk negara.

7.      Unsur-unsur Negara

v Unsur Konstitutif (Unsur mutlak atau pokok).

A.     Rakyat

Semua orang yang menghuni suatu wilayah negara dan taat pada peraturan negara tersebut.

a.      Penduduk

Setiap orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama atau penduduk asli (turun-temurun).

-          Warga Negara

Orang yang secara sah secara hukum merupakan anggota suatu negara. Landasan hukum UUD 1945 pasal 26 ayat 1 : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara” Bangsa lain ialah orang yang selain bangsa Indonesia yang mengakui tanah airnya adalah Indonesia.

-          Bukan Warga Negara

Yaitu orang yang belum menjadi warga negara di negara mereka berada. Sedangkan warga negara lain  yang ingin menjadi warga negara Indonesia, akan melewati proses naturalisasi (pewarganegaraan) sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006.

Penentuan kewarganegaraan ada 2 asas, yaitu :

     Asas Ius Sanguinis (keturunan)

Penentuan kewarganegaraan menurut keturunan.

     Asa Ius Soli (tempat kelahiran)

Penentuan kewarganegaraan menurut tempat kelahiran.

b.      Bukan Penduduk

Orang yang berada dalam suatu wilayah negara untuk sementara dan tidak bermaksu d menetap.

B.      Wilayah

Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat, dan tempat diselenggarakanya pemerintahan sebuah negara. Menurut pasal 25 A UUD 1945 : “Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri khas nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”. Wilayah terdiri dari :

-          Daratan

Merupakan daerah di permukaan bumi berserta kandungannya, dalam batas wilayah negara yang ditentukan perjanjian internasional jika berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan darat antara lain :

     Perbatasan alam : Sungai, danau, laut, dsb.

     Perbatasan buatan : Pagar, tembok, kawat berduri, dsb.

     Perbatasan menurut ilmu pasti : Garis lintang adan garis bujur.

-          Lautan

Merupakan perairan  berupa samudera, laut, selat, danau dan sungai dalam batas wialyah negara. Ketentuan batas wilayah laut :

     Batas laut teritorial : 12 mil dari garis pantai.

     Batas zona bersebelahan : 24 mil dari garis pantai.

     Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) : 200 mil dari garis pantai.

     Batas landas benua : lautan berjarak lebih dari 200 mil.

     Batas landas kontinen : daratan di bawah permukaan laut.

     Batas landas teritorial : sedalam 200 mil lebih.

     Batas laut pedalaman : selat-selat yang menghubungkan pulau.

-          Udara

Ruang udara suatu negara berada di atas wilayah daratan dan wilyah laut teritorial. Menurut UU No. 20 tahun 1982 : “Wilayah kedaulatan dirgantara Indonesia yang termasuk orbit geo-stationer adalah 35.761 km.

-          Ekstra Teritorial

Wilayah tambahan suatu negara dengan cara menempati wilayah negara lain atau laut terbuka melalui hubngan diplomatik.

C.      Pemerintahan yang berdaulat

Pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menentukan segala sesuatu yang akan dilakuakan dalam menyelenggarakan pemerintahanya, baik ke dalam (intern) maupun ke luar (ekstern). Pengertian pemerintahan terbagi 2 :

     Arti sempit : Lembaga eksekutif (Presiden, Wakil presiden, Mentri).

     Arti Luas : Seluruh lembaga pemerintahan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).

v Unsur Deklaratif (Pengakuan dari negara lain)

Merupakan unsur negara yang bersifat menerangkan keberadaan suatu negara  dan bersifat melengkapi unsur konstutif. Pengakuan sebuah negara meliputi :

     Secara de facto : bedasarkan kenyataan.

     Secara de jure   : sesuai hukum internasional.

8.      Bentuk-bentuk Negara

     Negara Kesatuan

Negara yang pemerintah pusat berkuasa mengatur seluruh daerah secara totalitas. Ciri-ciri negara kesatuan :

§  Adanya satu pemerintahan pusat, yang kekuasaanya mencakup seluruh daerah.

§  Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara.

§  Adanya seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat.

§  Adanya badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. 

Bentuk negara kesatuan :

a.      Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi

Segala sesuatu dalam suatu negara diatur langsung oleh pemerintah pusat.

b.      Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi

Kepala daerah diberi kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

     Negara Serikat

Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan, menggabungkan diri dengan negara serikat berarti suatu negara melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat tersebut. Kekuasaan yang diserahkan itu disebut satu demi satu (limitatif) dan merupakan kekuasaan yang didelegasikan. Sedangkan kekuasaan asli masih di tangan negara bagian tersebut, yang berhubungan langsung dengan rakyat. Kekuasaan negara bagian :

a.      Kekuasaan menentukan konstitusi sendiri, selama tak bertentangan dengan konstitusi negara serikat.

b.      Kekuasaan menentukan kepala negara (bagian) sendiri.

c.       Kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyat sendiri.

     Perserikatan Negara (Konfederasi)

bentuk kerjasama antara beberapa negara dalam mengahadapi kepentingan dan keamanan masing-masing negara.

     Koloni

Suatu negara yang dijajah oleh bangsa lain. Negara jajahan tak memiliki kekuasaan apa-apa sebab segala urusan dan persoalan telah diatur oleh pemerintah negara penjajah.

     Trust (Perwakilan)

Negara-negara yang pemerintahnya diawasi oleh Dewan Perwalian (Trusstteeship Council) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Contoh : negara Nauru.

     Dominion

Negara yang mengikatkan diri dalam lingkungan Kerajaan Inggris (The British Commowealth of Nation), khususnya yang terdapat di lingkungan Kerajaan Inggris. Dominion merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris, tetapi masih mengikatkan diri dengan Kerajaan Inggris.

     Uni (Union)

Dua atau beberapa negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki kepala negara yang sama. Macam Uni (Union) :

a.      Uni Riel

Apabila negara yang tergabung itu dalam mengatur kepentingan bersama diselenggarakan oleh suatu badan (lembaga) yang dibentuk oleh mereka.

b.      Uni Personil

Apabila negara-negara yang berhubungan itu dalam mengurus kepentinganya diselenggarakan secara sendiri walaupun secara kebetulan memiliki kepala negara yang sama.

     Protektorat

Negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap kuat. Maka negara protektorat bukanlah negara merdeka. Penentuan kekuasaan, biasanya telah disepakati dalam suatu perjanjian.

     Mandat

Negara-negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, yang kemudian diatur oleh pemerintahan perwalian dengan pengawasan Komisi Mandat Laga Bangsa-bangsa.

9.      Bentuk Pemerintahan

     Kerajaan (Monarki)

Suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang raja, sultan, kaisar, ratu (jika perempuan). Masa jabatan raja adalah seumur hidup, dan pewarisan tahta secara turun-menurun.

     Republik

Suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Presiden dipilih oleh rakyat dan masa jabatan dalam waktu tertentu. Jika sistem pemerintahanya parlementer, maka presiden hnaya sebagai simbol, dan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana mentri. Jika sistem pemerintahan presidentil maka presiden berfungsi sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.

10.  Pentingnya Negara Dibela

     Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman.

     Untuk menjaga keutuhan wilayah negara.

     Merupakan panggilan sejarah.

     Merupakan kewajiban bagi setiap waraga negara.

11. Hakikat Pertahanan Negara

     Landasan hukum : Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2002

     Sebab bela negara : Agar terjaminnya  keberadaan bangsa dan negara, serta  keutuhan wilayah NKRI.

     Sebab Indonesia memiliki kosep pertahanan negara :

a.      Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera.

b.      Indonesia terletak di posisi silang.

c.       Memiliki wilayah kedaulatan yang luas.

d.      Wilayah lautanya memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

e.      Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terpisah-pisah.

12. Tujuan Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

·        Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

·        Memajukan kesejahteraan umum.

·        Mencerdaskan kehidupan.

·        Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

13. Tujuan Negara Menurut Para Ahli

     Plato

Memajukan kesusilaan manusia baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial.

     Roger H. Soltau

Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin.

     Thomas Aquinas dan St. Agustinus

Menciptakan penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat  kepada dan di bawah pemimpin Tuhan.

     Charles E. Merriam

     Keamanan Ekstern (External Security)

Negara bertugas melindungi warga negaranya dari ancaman luar.

     Pemeliharaan Ketertiban Intern (Maintenace of Internal Order)

Dalam masyarakat terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan.

     Keadilan (Justice)

Terwujudnya suatu sistem  dimana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.

     Kesejahteraan (Welfare)

Meliputi keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebesan.

     Kebebesan (Freedom)

Kesempatan untuk mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadianya yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum.

14. Fungsi Negara

Pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai negara.

Menurut Ahli :

a.      Miriam Budiarjo :

     Melaksanakan penertiban.

     Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

     Mengusahakan pertahanan.

     Menegakkan keadilan.

b.      Charles E. Merriam :

     Keamanan ekstern.

     Ketertiban intern.

     Keadilan.

     Kesejahteraan.

     Kebebasan.

15. Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara di Indonesia juga dikenal sebagai “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta”  (Sishamkanrata). Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sishamkanrata adalah suatu sistem pertahanan dan keamanan dengan kompenen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional yang berkerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Dalam pelaksanaan, dilakukan dengan dua cara pendekatan yaitu sitem senjata teknologi dan sistem senjata sosial. Ada 3 komponen dalam sistem pertahanan negara :

     Komponen utama : TNI dan POLRI

     Komponen cadangan : Warga negara, sumber daya alam, sarana dan prasarana yang telah disiapkan.

     Komponen pendukung : Warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional.

16. Bentuk Ancaman Terhadap Bangsa dan Negara

     Ancaman Militer

     Ancaman Non Militer

17. Ancaman Militer

     Agresi

Penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan , keutuhan wilayah dan keselamatan suatu bangsa.

     Invasi

Serangan kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.

     Bombardemen

Berupa penggunaan senjata lainya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negra lain.

     Blokade

Terhadap pelabuhan, pantai dan wilayah udara NKRI oleh angakatan bersenjata negara lain.

     Serangan Unsur Bersenjata  

Serangan unsur bersenjata oleh negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, udara TNI.

     Pengiriman Kelompok Bersenjata

Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.

     Pelanggaran Wilayah

Pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersil.

     Spionase

Usaha-usaha yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer sebuah negara.

     Sabotase

Perusakan terhadap instalasi penting militer dan objek vital yang membahayakan negara.

     Terorisme

Aksi terror bersenjata yang dilakukan  oleh jaringan terorisme Internasional yang berkerjasama dengan jaringan terorisme dalam negeri.

     Pemberontakan Bersenjata

     Perang Saudara

Perang antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

18. Ancaman Non Militer

     Narkoba

     Korupsi, Kolusi, Nepotisme

     Perusakan Lingkungan

     Kemiskinan

     Kebodohan

     Lunturnya Rasa Persatuan dan Kesatuan

     Hilangnya Budaya Karena Pengaruh Budaya Asing

19. Pengertian Bela Negara

Upaya bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilaksanakan secara teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta tanah air.

20. Dasar Hukum Pembelaan Negara

     UUD 1945

     Pasal 27 ayat 3 UUD 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib  ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

     Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib  ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

     Undang-undang

     UU No. 20 Tahun 1982

Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

     UU No. 56 Tahun 1999

Tentang Rakyat Terlatih.

     UU NO. 2 Tahun 2002

Kepolisian Republik Indonesia

     UU No. 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara

     Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

     UU No. 9 Tahun 2004

Tentang TNI.

     Ketetapan MPR

     Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000

Pemisahan TNI dengan POLRI

     Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000

Peranan TNI  dan POLRI

21. Prinsip Dalam Pembelaan Negara

Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

22. Bentuk Usaha Membela Negara

a.      Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

b.      Pelatihan dasar militer secara wajib

c.       Pengabdian sebagai prajurit TNI

d.      Pengabdian secara profesi

23. Motivasi Yang Dapat Dijadikan Alasan Keterlibatan Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara :

     Latar Belakang Sejarah

Kita sebagai pencetus bangsa wajib mempertahankan kemerdekaan, karena para pendahulu merebutnya dengan melakukan banyak pengorbanan.

     Kedudukan Geografis dan Geostrategis

Karena Indonesia terletak dalam posisi silang yang rawan akan ancaman luar, oleh sebab itu kita perlu membela negara.

     Kondisi Demografis Bangsa Indonesia

Indonesia memiliki penduduk yang banyak, sehingga menimbulkan kerawanan sosial, yang mengancam keamanan negara.

     Potensi Sumber Daya Alam

Karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, maka sangat rawan terhadap ancaman luar.

     Perkembangan IPTEK

Dengan majunya perkembangan IPTEK, bisa menguntungkan Indonesia. Tapi itu bisa disalah gunakan untuk hal yang membahayakan negara.